Dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR kembali mengangkat isu klasik namun krusial: lapangan kerja. Mereka secara tegas meminta pemerintah mempertanggungjawabkan janji-janji kampanye soal penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
Hal ini mencuat di tengah pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN tahun 2025. PDIP mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah selama ini dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.
Dalam rapat paripurna, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan tahun depan. Salah satunya adalah penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk menambah pendapatan masyarakat.
“Desain Pertumbuhan Ekonomi harus menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditunjukkan antara lain peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja,” ujar I Wayan Sudirta perwakilan dari Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/5/2025).
Wayan pun mempertanyakan berapa banyak lapangan pekerjaan baru yang akan disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Lalu berapa dan dimana tambahan lapangan kerja baru pada 2026?,” ujar I Wayan.
Dengan tahun 2025 yang akan menjadi momentum transisi pemerintahan baru, PDIP mengingatkan bahwa janji-janji soal lapangan kerja harus benar-benar diwujudkan. Bukan hanya sebagai angka-angka dalam dokumen perencanaan, tetapi dirasakan nyata oleh masyarakat luas.
Penciptaan lapangan kerja bukan sekadar target ekonomi—ini adalah wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.